Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 terdapat beberapa ketentuan baru. Salah satunya terkait Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam…
Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, pemerintah kini dapat memberikan insentif pajak untuk pelaku ekonomi kreatif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Awal Mula Payung Hukum Industri Kreatif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 merupakan payung hukum industri kreatif…
Pajak adalah hal yang sangat krusial dan rumit karena didasari oleh berbagai macam peraturan dan undang-undang. Kesalahpahaman antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan petugas pajak kerap kali terjadi dan menimbulkan sengketa. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat terjadi…
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) resmi berakhir pada 30 Juni 2022. Program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini sukses menarik minat wajib pajak. Tercatat 247.918 wajib pajak mengikuti program ini dengan total realisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final mencapai Rp61,01 triliun dengan nilai harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp594,82 triliun. Realisasi penerimaan PPS melonjak signifikan…
Seringkali wajib pajak mendapatkan surat maupun pemberitahuan dari kantor pajak, baik melalui surat fisik, maupun elektronik. Tidak jarang wajib pajak tidak tahu isi, maksud, dan tujuan dikirimkannya surat tersebut ke alamat mereka karena awamnya pengetahuan mereka tentang kewajiban perpajakan. Penerima surat terkadang bukan wajib pajak yang bersangkutan langsung, melainkan kerabat atau bisa juga tetangga wajib…
Validasi Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB), dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017…